Majalah TIME.com — Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin: Semua Pemimpin Adalah Pahlawan
Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali memantik silang pandangan menjelang peringatan Hari Pahlawan tahun ini.
Di tengah kembali bergeliatnya perdebatan moral historis—antara evaluasi objektif dan romantisme Orde Baru, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, mengambil posisi yang berbeda: lebih menurunkan tensi perbandingan antar tokoh.
Dalam keterangannya yang diterima redaksi pada Rabu, 5 November 2025, Sultan menyatakan bahwa semua pemimpin bangsa, di setiap generasi, seharusnya dipandang sebagai pahlawan.
“Secara pribadi saya berpandangan bahwa setiap pemimpin bangsa adalah pahlawan,” kata Sultan, di ruang kerjanya di Kompleks DPD RI. Sebuah pandangan yang seketika menempatkannya di spektrum tengah, ketika pandangan publik sedang tumbuh semakin keras di dua kutub yang kian berlawan.
Sultan mengingatkan satu falsafah Jawa yang kerap hilang dalam debat publik politik masa kini: mikul duwur mendhem jero — meninggikan kehormatan pemimpin, menyimpan rapat kekurangan.
“Bahwa sebagai manusia adalah wajar jika terdapat kekurangan. Itu filsafat kebangsaan kita. Harus dijadikan rujukan,” ujar Sultan.
Menurutnya, setiap pemimpin nasional memiliki konteks zaman berbeda—baik tantangan geopolitik maupun konfigurasi sosial politik. Legacy Orde Baru, reformasi, konsolidasi demokrasi, hingga hari ini era stabilitas baru di bawah Prabowo Subianto—kata Sultan—memiliki karakter sejarah dan kontribusinya masing-masing.
Namun ada persamaan garis merah yang membuat para pemimpin itu tetap satu ‘kelas sejarah’: visi mempertahankan kesatuan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional bukanlah parameter kesempurnaan politik, melainkan bentuk penghormatan sejarah negara kepada mereka yang pernah mengambil keputusan besar dan memikul beban besar kekuasaan negara.
“Tidak ada ruginya jika para pemimpin bangsa kita diberikan gelar Pahlawan Nasional,” ujarnya.
Sultan bahkan menyindir generasinya sendiri.
“Tidak pantas kita yang hanya menjadi generasi pengisi kemerdekaan ini memperdebatkan semata sisi lemah para pemimpin masa lalu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menghargai jasa para pemimpinnya.”
Pernyataan Sultan menjadi tambahan layer baru dalam wacana pengusulan Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional—sebuah isu yang hampir pasti muncul setiap November, seperti siklus yang tak pernah putus sejak 2014. Tarik ulur antara ‘legacy ekonomi’ dan ‘jejak pelanggaran demokrasi’ belum pernah menemukan rumusan damai.
Sultan memilih jalan kompromi: sejarah tidak harus saling menelan. Bangsa, baginya, cukup belajar, lalu memberi penghormatan kepada semua pemimpin yang pernah membawa republik melewati pertarungan sejarahnya.
