Majalah TIME.com — Wapres Pilihan Prabowo dan Jalan Tengah Dua Nama dalam Ketentuan MD3
Di tengah kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon kepada MPR. Namun, ketentuan UU MD3 menghadirkan batas politik yang perlu diperhitungkan. Siapa yang akan dipilih Prabowo?
Pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki babak baru.
Setelah munculnya pernyataan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, perhatian politik kini beralih kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bukan hanya mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran, melainkan juga bagaimana Presiden menentukan dua nama yang akan dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Persoalannya tidak sesederhana memilih seorang figur untuk mendampingi Presiden. Ada mekanisme konstitusi, ketentuan undang-undang, serta konfigurasi partai politik yang harus diperhitungkan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kewenangan mengajukan dua calon Wakil Presiden berada di tangan Presiden. Prabowo dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, tetapi keputusan akhir tetap menjadi hak Presiden.
“Sebetulnya larangan tegas sih tidak ada. Itu pertimbangan pada putusan Presiden,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Pernyataan Yusril tersebut menarik karena membuka ruang perdebatan mengenai batas kewenangan Presiden dan ketentuan asal-usul politik calon pengganti.
Dua nama, satu keputusan Presiden
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.
Ketentuan itu memberikan posisi strategis kepada Presiden. MPR memang memiliki kewenangan memilih, tetapi tidak secara bebas menentukan kandidat dari luar nama yang diajukan Presiden.
Dengan demikian, terdapat dua tahap kewenangan yang berbeda. Presiden menentukan dan mengajukan dua nama, sedangkan MPR memilih satu di antara keduanya.
Inilah yang membuat proses pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi sangat penting secara politik. Dua nama yang diajukan Presiden akan menentukan ruang pilihan yang tersedia bagi MPR.
Namun, kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 juga mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menyebutkan bahwa dua calon Wakil Presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan sebelumnya.
Ketentuan ini menjadi bagian penting yang harus dibaca bersama Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Artinya, ruang keputusan Presiden tetap perlu mempertimbangkan koridor hukum mengenai asal-usul pencalonan.
Jalan tengah di antara hukum dan politik
Di sinilah muncul persoalan yang menarik: bagaimana jika Presiden memiliki pertimbangan untuk mengajukan figur yang bukan berasal dari partai politik koalisi pengusung Prabowo-Gibran?
Yusril tidak menyebut adanya larangan tegas yang secara mutlak menutup kemungkinan tersebut. Ia justru mengembalikan persoalan kepada kewenangan Presiden dengan tetap mempertimbangkan pandangan hukum.
Pernyataan itu membuka ruang interpretasi, tetapi bukan berarti ketentuan UU MD3 dapat diabaikan.
Jalan tengahnya dapat dicari melalui proses konsultasi dan konsolidasi politik. Presiden dapat mempertimbangkan figur yang memiliki kapasitas untuk mendampingi pemerintahan, sekaligus memperhitungkan ketentuan mengenai partai politik atau gabungan partai politik pengusung sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata apakah calon berasal dari partai tertentu atau bukan. Yang perlu dipastikan adalah apakah proses pencalonan memenuhi ketentuan hukum, sekaligus menjaga legitimasi politik pemerintahan.
Dua nama yang diajukan Prabowo juga dapat menjadi representasi pertimbangan yang berbeda. Misalnya, satu figur dengan latar belakang politik kepartaian dan satu figur dengan pengalaman pemerintahan atau profesional. Namun, kedua nama tersebut tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
MPR bukan sekadar lembaga pengesah
Pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan dengan alat kelengkapan MPR lainnya pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB, di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD.
Rapat tersebut membahas persiapan sidang paripurna MPR dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Agenda ini memperlihatkan bahwa proses pergantian Wakil Presiden mulai memasuki tahapan kelembagaan. MPR tidak sekadar menunggu dua nama dari Presiden, tetapi juga harus mempersiapkan tata cara persidangan dan pelaksanaan kewenangan konstitusionalnya.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 46 UU MD3 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dengan demikian, pengaturan waktu pengajuan calon dan penyelenggaraan sidang menjadi bagian penting dari kepastian proses.
Ujian bagi konsolidasi pemerintahan
Pemilihan Wakil Presiden pengganti bukan hanya persoalan mengisi jabatan yang kosong. Keputusan ini juga menyangkut kesinambungan pemerintahan dan konfigurasi politik setelah perubahan komposisi kepemimpinan nasional.
Prabowo menghadapi dua pertimbangan yang harus berjalan beriringan: menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menentukan calon dan memastikan proses tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, partai-partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran memiliki kepentingan untuk ikut memperhatikan proses yang sedang berlangsung. Namun, keputusan formal mengenai dua nama tetap berada di tangan Presiden.
Pada akhirnya, jalan tengah yang dicari bukanlah mengurangi kewenangan Presiden ataupun mengesampingkan ketentuan UU MD3. Jalan tengah itu justru terletak pada kemampuan menyelaraskan mandat konstitusi, ketentuan undang-undang, dan realitas politik.
Dua nama yang kelak diajukan Prabowo akan menjadi titik temu dari ketiga kepentingan tersebut.
Pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden, melainkan bagaimana proses pergantian itu dapat berlangsung dengan kepastian hukum, legitimasi politik, dan penghormatan terhadap konstitusi.
